Perbankan menyampaikan Data Kartu Kredit Nasabah Ke Ditjen Pajak

Berita Liputan  - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bakal kembali menelusuri data kartu kredit nasabah perbankan usai berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty) pada 31 Maret 2017. Kalangan perbankan yakin kebijakan tersebut tidak akan membawa dampak besar terhadap transaksi kartu kredit perbankan. 

SITUS RESMI JUDI ONLINE 

Presiden Direktur dan CEO Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengungkapkan, kewajiban perbankan menyampaikan data kartu kredit nasabah dari Ditjen Pajak sudah berlaku sejak tahun lalu. Namun kemudian ditunda dari Juli 2016 sampai Maret 2017 karena menunggu program tax amnesty selesai. "Secara peraturan sangat dimungkinkan karena data tersebut bukan rahasia bank. Isunya tinggal di teknis pelaksanaannya agar bank-bank seragam dalam melaksanakannya," kata Parwati.

SITUS POKER UANG ASLI

Ia menilai, dampak yang akan ditimbulkan dari pemberian data kartu kredit nasabah ini tidak akan signifikan mengingat Wajib Pajak (WP) sudah diberi kesempatan ikut tax amnesty. Sosialisasi pun telah dilakukan pemerintah. Senior General Manager, Head Of Consumer Card PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) Santoso Liem mengatakan, para nasabah lama sudah bisa menerima kebijakan dari Ditjen Pajak bahwa data kartu kredit mereka oleh pihak perbankan akan dilaporkan secara berkala kepada ditjen Pajak.

SITUS DOMINO UANG ASLI

"Mungkin untuk nasabah-nasabah baru ada kekhawatiran. Tapi saya pikir tidak perlu khawatir dan takut kalau mereka menggunakan kartu kredit dengan bijak. Sepanjang pengeluarannya sesuai dengan penghasilan tidak perlu khawatir" jelasnya.

POKER ONLINE UANG ASLI

"Sempat turun 15 persen saat beberapa tahun lalu diumumkan. tapi setelah dijelaskan, mereka paham dan volume kembali normal. Beberapa custumer mengalihkan pengeluarannya dengan transaksi tunai, tapi ada yang tetap spending namun mungkin memisahkan dengan corporate card, dan lainnya," terangnya.

DOMINO ONLINE UANG ASLI

Tertuang dalam PMK Nomor 39 Tahun 2016, Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit wajib menyerahkan data transaksi nasabah kartu kredit, paling sedikit memuat nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID Merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, dan alamat pemilik kartu.